badan pengawas pemilihan publik (bawaslu) berjanji mau mempublikasikan data pengawasan penyelenggaraan pemilu secara mingguan.
untuk ke depannya, perkembangan situasi yang terjadi selama lapangan akan kami tampilkan secara mingguan, papar anggota bawaslu daniel zuchron selama jakarta, rabu seusai sidang pemeriksaan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp).
daniel mengakui kiranya selama ini bawaslu tak siap agar mempublikasikan data pengawasan terhadap umum sebab terkendala masalah struktural.
secara terjamin bawaslu belum pernah (mempublikasikan data pengawasan). tapi pada dasarnya data pengawasan hendak kami berikan nanti, sebab telah itu konsentari bawaslu, tambahnya.
sejumlah pihak mempertanyakan kinerja bawaslu selama mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu 2014, karena pada menangani pengaduan tidak sudah menjadi indikasi data-data pengawasan.
Informasi Lainnya:
anggota komisi ii dpr ri, arief wibowo, dan mempertanyakan kinerja lembaga dan diberi wewenang ekstra supaya menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilu tersebut.
sebagai lembaga yang melakukan pengawasan sampai tingkat bawah, bawaslu seharusnya juga mempunyai data, ujarnya.
sehingga, lanjut dia, saat terjadi proses mediasi diantara pengadu serta teradu, yakni komisi pemilihan umum (kpu), dapat disandingkan data ketiga bagian itu.
berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2011, bawaslu memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan serta penindakan pelanggaran supaya terwujudnya pemilu demokratis.
hingga ketika ini, bawaslu sudah bekerja sejauh menyelesaikan sengketa diantara partai politik, dan gagal menjadi peserta pemilu 2014, dengan kpu.
namun, terkait penyelesaian sengketa partai keadilan juga persatuan indonesia (pkpi), bawaslu serta kpu tidak bisa melaksanakan persoalan tersebut makanya dibawa ke dkpp.
terjadi multitafsir atas uu dan menyebutkan tugas dan wewenang kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut. bawaslu menyimpan kpu harus menindaklanjuti surat keputusan, yang di hal ini menyangkut pkpi, sementara kpu menganggap itu melampaui wewenang.
selama persidangan dkpp, yang sudah berjalan tiga kali, bawaslu serta tidak menggandeng data pengawasan hasil mediasi diantara pkpi dan kpu.