komisi pemilihan publik (kpu) ingin mencabut pasal 46 di peraturan kpu no. 1 tahun 2013 perihal pedoman pelaksanaan kampanye pemilu, yang berkaitan dengan pencabutan izin penyiaran serta penerbitan media massa.
setelah berhadapan melalui komisi penyiaran indonesia, kami sepakat pasal 46 tersebut dihapus dan hendak diintegrasikan ke pasal 45 soal sanksi, tutur komisioner kpu, ferry kurnia rizkiyansyah, pada wartawan di gedung kpu pusat, jakarta, rabu.
komisioner kpu arief budiman menegaskan, pasal 46 pada peraturan kpu itu merujuk di pasal 45 yang sudah menyatakan bahwa otoritas pengaturan, pengawasan juga pemberian sanksi berada selama dua lembaga pers, yakni komisi penyiaran indonesia (kpi) serta dewan pers.
kpu hanya mengatur tenntang peserta pemilu. kami sepakat agar tak mencampuri kewenangan masing-masing lembaga pers, papar arief.
Informasi Lainnya:
- Cara Aman membersihkan Jerawat
- Penjualan New Honda CR-V
- Cara Aman membersihkan Jerawat
- Promosi Bisnis Internet
menurut komisioner kpi pusat, idy muzayyad, keputusan kpu tersebut tepat.
keputusan tersebut telah tidak salah supaya tidak ada multitafsir mengenai kewenangan pencabutan izin, terutama penyelenggaraan penyiaran, katanya.
dalam pelaksanaan pengawasan mengenai media massa di waktu kampanye, kpi mau terserah dalam pedoman pelaku penyiaran juga standar website siaran (p3sps).
peraturan kpu no. 1 tahun 2013 selanjutnya hendak disempurnakan, terlebih dan berkaitan melalui pemberitaan, penyiaran dan iklan pada masa kampanye terbuka.
ayat 4 pasal 45 juga seluruh ayat dalam pasal 46 di peraturan kpu tersebut ingin dihapus serta ayat 2 pasal 45 akan diperbaiki.