KPK tegaskan rencana laporkan penyidik tidak ganggu penyitaan

juru bicara komisi pemberantasan korupsi (kpk) johan budi mengatakan rencana dpp partai keadilan sejahtera (pks) melaporkan penyidik ke mabes polri, tak hendak mengganggu upaya penyitaan kendaraan dan diduga mengenai mantan presiden pks lutfhi hasan ishaaq.

tidak terganggu melalui (rencana-red) laporan itu, kata johan budi dengan pesan singkat yang diterima dalam jakarta, senin dini hari.

pernyataan johan itu terkait rencana dpp pks melaporkan penyidik kpk ke mabes polri, juga upaya kpk menyita sederat mobil dalam dpp pks dan diduga tenntang mantan presiden pks lutfhi hasan ishaaq.

johan mengatakan belum hapal persis rencana penyitaan yang hendak dilakukan penyidik kpk, pada senin. tapi dia memperkirakan penyitaan ingin dilakukan siang ataupun sore hari.

Informasi Lainnya:

belum mengetahui saya persisnya. telah rencananya besok (senin, 13/5-red) siang atau sore, ujar dia.

sebelumnya penyidik kpk sudah berusaha menggarap penyitaan terhadap sejumlah mobil selama dpp pks selama senin (6/5), sebab diduga mengenai tindak pidana pencucian biaya yang dilaksanakan mantan presiden pks lutfhi hasan ishaaq.

kala tersebut penyidik gagal menggarap penyitaan sebab menyatakan dihalang-halangi petugas keamanan dpp pks. penyidik akhirnya cuma menyegel mobil tersebut.

di sisi lain, pengurus dpp pks menungkapkan berniat mencatat kaum penyidik kpk ke mabes polri, sebab menilai proses penyitaan kendaraan yang diselenggarakan penyidik kpk tidak pas prosedur, yaitu tidak menyertakan surat penyitaan.

sementara itu mengenai rencana penyitaan mobil milik luthfi hasan, ketua jenis humas dewan pengurus pusat (dpp) pks mardani ali sera sebelumnya menyampaikan kiranya dpp pks telah berulang-ulang mempersilakan kpk menyita mobil dan berdasarkan lembaga itu ingin untuk barang bukti.

tentunya dengan berkoordinasi dengan kuasa hukum dan dan pengurus dpp pks sebab tanpa diketahui mobil itu ada disana, serta ditemani surat penyitaan dan sah, ujar mardani ali melalui keterangan tertulis dan diterima dalam jakarta, minggu (12/5).

dia menyesalkan sikap juru bicara kpk johan budi dan melempar keterangan kiranya terjadi penolakan oleh pks selama proses penyitaan itu. keuntungan itu berdasarkan dia dinilai mengaburkan kejadian dalam lapangan dan menunjukkan oknum petugas kpk tidak membawa surat-surat penyitaan serta tidak bisa menunjukkan mobil mana saja dan hendak disita.

hal tersebut menurut mardani, akan menimbulkan polemik hukum dan lebih lama jika tetapi kendaraan dan disita bukanlah kendaraan tersangka yang dimaksud.

pks membayar kpk agar menjalankan fungsi pemberantasan korupsi secara lebih komprehensif dengan tatacara dan legal dan santun.

kekuasaan dan besar tak harus diikuti dengan arogansi dan sok kuasa, ujar mardani.

Entri Populer