bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dpr daripada partai bulan bintang (pbb), susno duadji, tidak lolos verifikasi administrasi sebagaimana pengumuman komisi pemilihan umum (kpu) dalam jakarta, selasa.
dia (susno duadji) mengikuti kriteria yang sebetulnya tak bisa dicalonkan, tentu tak dapat kami nyatakan memenuhi syarat, tutur komisioner kpu hadar nafis gumay.
dalam peraturan kpu nomor 13 tahun 2013, dijadikan perubahan atas pkpu nomor 7 tahun 2013 tentang pencalonan anggota dpr, dpd juga dprd, dikenalkan kiranya surat pencalonan dan registrasi bakal calon dibuktikan dengan surat pernyataan tak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
syaratnya adalah ancaman pidana penjara lima tahun ataupun lebih, maka pak susno itu dijatuhi sebuah pidana penjara yang ancamannya sampai lima tahun maksimal, tambahnya.
Informasi Lainnya:
sementara tersebut, ketua kpu ri husni kamil manik menyampaikan kiranya bakal caleg dan berstatus terpidana tak mengikuti syarat supaya ditetapkan pada daftar calon akan tetapi (dcs).
kalau terpidana tersebut telah inkracht (berkekuatan hukum tetap), oleh karenanya masuk pada ketentuan pasal tak mengikuti syarat, ujarnya.
pada saat penyerahan berkas bacaleg ke kpu, 22 april, susno menungkapkan dia bersedia menjadi bacaleg pbb karena merasa bersesuaian melalui garis perjuangan ketua majelis dewan syura yusril ihza mahendra, khususnya terkait soal hukum.
saya diminta oleh partai supaya masuk di daerah pemilihan (dapil) jawa barat. tak terpengaruh dan diputuskan partai, aku patuhi, kata susno di gedung kpu ketika itu.
susno didakwa di jumlah korupsi penanganan perkara pt salmah arowana lestari dan dana pengamanan pilkada jawa barat 2008. dia divonis bersalah serta dihukum pidana 3 tahun 6 bulan penjara dengan pengadilan negeri jakarta selatan serta pengadilan tinggi dki jakarta.
dia terbukti menyalahgunakan wewenang ketika menjabat kabareskrim, ketika menangani persentasi pt sal melalui melayani kejutan rp500 juta untuk mempercepat penyidikan jumlah tersebut.
pengadilan serta menyampaikan susno terbukti memangkas rp 4.208.898.749 dan merupakan dana pengamanan pilkada jawa barat ketika menjabat kapolda Jawa Barat pada 2008, supaya kepentingan pribadi.